Politisi Korup dan Reaksioner Jangan Dipilih Lagi!!!

oleh Gentry Amalo

Badan Kehormatan (BK) DPR-RI, Senin (14/4) tengah menginventarisir nama-nama anggota DPR terkait kasus gratifikasi pengalihan status hutan lindung di Pulau Bintan.

Menurut Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbun, pihaknya belum berencana memanggil anggota DPR ini karena BK sendiri belum mengadakan rapat internal. Hingga sepekan terakhir, BK belum memeriksa satupun anggota Dewan, termasuk anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Al Amin Nur Nasution, tersangka kasus gratifikasi yang dilakukan Sekretaris Daerah Bintan, Azirwan. Kendati belum memeriksa para anggota dewan yang diduga terlibat namun BK telah mengumpulkan data dan informasi termasuk data dan informasi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).